PEMBANGUNAN PENINGKATAN LANTAI ATAS KANTOR KELURAHAN PEMATANG PUDU FIKTIF

• ANGGARAN SEBESAR RP.192.850.000,- UNTUK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN P.PUDU DIDUGA DI KORUPSI. 
• ANGGARAN DARI APBD KAB.BENGKALIS TAHUN 2013.  
• PIHAK KELURAHAN & KECAMATAN MANDAU TERINDIKAS BERSEKONGKOL DALAM MEMBUAT LAPORAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.  

Mandau, Menara Riau    

     Terkait dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemkab Bengkalis untuk peningkatan Infrastruktur di seluruh daerah kab.Bengkalis, ternyata banyak yang tidak terealisasi dengan benar. Salah satu contoh ialah kegiatan Penguatan  Infrastruktur Kelurahan Pematang Pudu dengan jenis/nama pekerjaan ‘Peningkatan/Lantai atas gedung pertemuan Lurah Pematang Pudu Jl.Aman Field RT.2/14 RW.01 yang tidak terlaksana sampai saat ini.  

    Dari pantauan awak media Suara Nasional di lapangan, fisik bangunan yang ada saat ini hanyalah sebatas rehab berat bangunan ruang pertemuan yang lama. Sedangkan bangunan tingkat/lantai atas gedung pertemuan Kelurahan Pematang Pudu tidak ada alias FIKTIF. Dari informasi yang dikumpulkan awak media menyoal anggaran pembangunan rehab berat gedung tersebut berasal dari APBD Kab.Bengkalis Tahun 2012.  

     Ketika ditanya kepada Lurah Pematang Pudu yang menerima anggaran sebesar 1 Milyar saat itu Darus via HP, Lurah tidak menjawab. Dan pada saat awak media konfirmasi kepada Lurah yang menjabat saat ini H.Daswan mengatakan, “Saya hanya melanjutkan pembangunan yang tertunda saja. Soal anggarannya saya tidak tahu menahu”, jawabnya.  

     Disaat awak media Suara Nasional meminta laporan/Rekapitulasi kegiatan Infrastruktur di Kelurahan P.Pudu Tahun 2012 kepada Lurah, lurah mengarahkan ke salah atu staff kelurahan bernama JON. Awalnya JON tidak mau member/memperlihatkan kertas Rekapitulasi tersebut, setelah berulang kali diminta dan setelah diterbitkan ke media cetak, barulah JON memberikan surat/kertas Rekapitulasi itu.  

     Hasil yang tercatat di dalam kertas Rekapitulasi itu secara gamblang tertera sebanyak 16 item pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh pihak Kelurahan P.Pudu. Mulai dari pengerjaan perbaikan, penambahan tinggi gedung pertemuan sampai kegiatan pengerjaan proyek Parit, Gorong-gorong dan jalan Beton. Keseluruhan pengerjaan proyek itu berasal dari Anggaran yang 1 Milyar dari APBD Kab.Bengkalis Tahun 2012.  

     Sedangkan anggaran yang terkucur pada Tahun 2013 sebesar RP.192.850.000,- untuk lantai atas gedung pertemuan belum jelas kemana habisnya. Pasalnya, ketika awak media bertanya dan meminta kertas hasil Rekapitulasi Kegiatan Infrastruktur Kel.P.Pudu Tahun 2013 kepada JON, tidak pernah diberikan hingga saat ini. Padahal plang proyek sangat jelas menyatakan bahwa anggaran sebesar itu untuk lantai atas gedung pertemuan Kelurahan P.Pudu. Namun kenyataan dilapangan pembangunan lantai atas gedung pertemuan Kel.P.Pudu itu tidak ada/Fiktif.  

     Dan bila dilihat dari dalam gedung pertemuan itu, hanya tampak sebuah tangga yang arahnya menuju ke lantai atas (lantai 2), akan tetapi lantai atas gedung pertemuan itu tidak ada. Dengan arti kata, tangga tersebut hanya spekulasi saja untuk mengelabui khalayak umum atau masyarakat dan pihak social control serta LSM. Bahkan pihak pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten pun ikut tertipu dengan hal itu dan atas laporan yang dibuat oleh pihak Kelurahan Pematang Pudu. Dengan kata lain, pihak Pemkab Bengkalis hanya bisa terima laporan diatas kertas saja dan langsung percaya namun tidak pernah mau mengecek kegiatan/proyek pembangunan Infrastruktur ke lapangan. (ABS – Asal Bapak Senang).  

     Hal itu terbukti, tidak adanya suatu tindakan atau teguran dari pihak kecamatan Mandau dan kabupaten Bengkalis perihal proyek Fiktif itu. Sampai berita ini dipublikasikan, bangunan lantai atas gedung pertemuan Kel.P.Pudu tidak tahu dimana rimbanya. Dan penyelewengan anggaran APBD oleh pihak Kelurahan Pematang Pudu itu hingga kini masih adem ayem saja tanpa ada ditindak oleh pihak Pemkab Bengkalis dan pihak Inspektorat Kab.Bengkalis.  

     “Kemana/ dimana para konsultan pengawas proyek yang telah dibayar oleh pihak Pemkab untuk mengawasi jalannya kegiatan pembangunan tersebut??? Dimana rimba Tim Inspektorat Kab.Bengkalis??? Apakah semua hanya bisa terima imbalan saja tapi tidak kelihatan apa yang dikerjakannya???”, tukas J.Nasution selaku Ketua LSM Peduli Bangsa baru-baru ini.  

     “Minta datanya biar saya layangkan surat ke pihak Inspektorat Provinsi dan BPK serta KPK. Karena hal itu sudah menyalahi UU nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, PP nomor 58 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 105 Tahun 2008 dan atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah”, ungkap tegas Ketua DPD Provinsi Riau LSM PENJARA, J.H. Manalu.        * 001.