PERMASALAHAN PELANGGARAN HUKUM DILAKUKAN OLEH PT.WANDA PUTRI TERHADAP KARYAWANNYA

• SANGAT KURANGNYA PENGAWASAN DARI PIHAK PT.CPI. 
• NEGARA DAN KARYAWAN SANGAT DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN PT.WANDA PUTRI. 
• PELANGGARAN HUKUM DILAKUKAN OLEH PT.WANDA PUTRI DAN YANG DISEPAKATI OLEH PT. FAJAR MAS MURNI SERTA PT.DREESER RUN INDONESIA.

Laporan  :  Sam Abednego Simbolon.

Mandau, Menara Riau

	16.08 (9 jam yang lalu)
ke saya

Tlg ini di selesaikan Pak Tino

Trims

Terkirim dari Samsung Mobile

-------- Pesan asli --------
Dari: "Yunanto, Ganang (INA)" <GYunanto@Dresser-Rand.com> 
Tanggal: 22/08/2014 16:05 (GMT+08:00) 
Ke: "'wandaputri_pt@yahoo.co.id'" <wandaputri_pt@yahoo.co.id>,"Abdullah, Nurul Izzah (MAL)" <NAbdullah@Dresser-Rand.com> 
Cc: "Liang, Ernest (MAL)" <ELiang@Dresser-Rand.com>,"Tjia, Lusia (INA)" <LTjia@Dresser-Rand.com> 
Subjek: Fw: Mohon Bantuan Dan solusi . 


Dear Pak Darusin,
Kindly clarify the following email from Pak Edimunthe. There is a legal action to Wanda Putri related to the employment issue. He has email the end user and local authority. Need your effort to complete the issue smoothly.

BR Ganang

Pak Darusin,

Mohon memperjelas email berikut dari Pak Edimunthe. Ada tindakan hukum untuk Wanda Putri terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Dia memiliki email pengguna akhir dan otoritas lokal. Perlu upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan lancar.

Syukri	20.07 (5 jam yang lalu)
ke WandaputEmail, ramlan_zulka, Lusia, Ernest, m.amperawand, ayatullah, ahmad.fauzi, Apridonil, FMM, saya, Ganang

Dengan hormat,

WP Manajemen (Pak Tino dan Pak Darusin),

Hal ini (Medical Insurance) sudah pernah saya peringatkan dan dibayarkan segera sesuai dokumen CHESM tertera pada email saya (CHESM interm WP Team).

Dan ini juga pernah kita bicarakan saat pertemuan di site GS#1 (saat pekerjaan AWE).

Ini data karyawan Bapak yang memberikan pengaduan tsb, yang kami terima datanya sesuai email terlampir (My CV).

Pak Ganang/Bu Lusia/Pak Ernest,

Mhn segera di tindak lanjuti , dan report resmi dari DR dan WP dapat kami terima secepatnya karena sangat dibutuhkan untuk verifikasi.

Terima kasih

Wassalam,

Ahmad Syukri

PT FAJAR MAS MURNI

Jl. Bindanak No. 5A

Pekanbaru - 28282

RIAU - INDONESIA

Telp.        : (62-761) 45228, 45229

Fax           : (62-761) 848408

Cellular   : 0812 6832 6699

www.fajarmasmurni.com

From: Djaswir, Fendry [mailto:Fendry.Djaswir@chevron.com] 
Sent: 22 Agustus 2014 17:56
To: 'Amperawan'
Cc: 'syukri'; 'Yunanto, Ganang (INA)'; Saputra, Asep Ricky; Liang, Ernest (MAL)
Subject: FW: Mohon Bantuan Dan solusi .
Importance: High

Pak Ampera/ Ernest,

Issue with your subcontractor (Wanda Putri) has been highlight by our management.  Please clarify and What solution from FMM with this problem. We wait your solution plan soon.

Regards

Fendry

Pak Ampera / Ernest,

Masalah dengan subkontraktor Anda (Wanda Putri) telah menyoroti oleh manajemen kami. Jelaskan dan apa solusi dari FMM dengan masalah ini. Kami menunggu rencana solusi Anda segera.

Salam

fendry

From: Nurhasan (Nurhasa) 
Sent: Friday, August 22, 2014 5:30 PM
To: Tamrin, Sukamto
Cc: Saputra, Asep Ricky; Djaswir, Fendry; Akri, Syaiful (syakri)
Subject: Re: Mohon Bantuan Dan solusi .

Pak Asep,

Let's discussed on monday w/ Pak Nick.

Thanks

Sent from my iPhone

On Aug 22, 2014, at 17:19, "Tamrin, Sukamto" <sukamto@chevron.com> wrote:

Bapak-bapak………..bisa jelaskan akar permasalahan atas kontrak/issue ini?. Saya melihat terlalu panjang rantai kontrak yang ada, dan semakin ke bawah semakin loose.

Thxs

Dear bapak - bapak YTH,

mohon petunjuk dan bantuannya dalam permasalahan Hal dibawah ini ,

*PT.Chevron sebagai pemberi kerja;

*PT Fajar Mas Murni Maincont Penerima kerja;

*PT DRSI Sebagai Subcont dari PT Fajarmas Murni;

*PT Wanda putri sebagai perusahaan yg menerima pekerjaan dari PTDRSI.

Banya sekali kejanggalan yg sudah dilakukan oleh PT Wanda Putri  diantara nya :

1.Tidak adanya kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan/buruh.

2.Tidak adanya jaminan kesehatan terhadap karyawan

3.Tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja

4.Telah merugikan negara karena tidak membayarkan pajak pph 21 ke instansi pajak daerah.

5. Perhitungan gaji yg selalu kacau tidak sesuai dengan UUD yg berlaku.

6. Pengupahan karyawan tidak mengacu ke SK Gubernur tentang UMSP terendah RP 2.250.000

7.Tidak mendaftarkan karyawan ke disnaker setempat dalam hal ini disnaker kabupaten kota pekan baru.

8.Tidak adanya peraturan perusahaan yg tertulis yang di sampaikan ke karyawan.

9.Tidak mendaftar kan perusahan PT Wanda putri ke pada disnaker kabupaten kota/propinsi.

10.Memberhentikan karyawan tanpa surat PHK .

11 PT Wanda Putri Tidak memiliki situ siup  perusahan untuk domisili di pekanbaru.

Sebelum surat ini saya kirim kepada bapak bapak , saya sudah menyampaikan hal ini kepada management PT. Wanda putri, namun tidak ada tanggapan untuk itu saya mohon petunjuk dari bapak -bapak yang selalu komit dalam hal aturan ketenaga kerjaan dan keselamatan serta jaminan kesehatan bagi Bisnis patnernya. (membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yg sudah biasa).

Terima kasih atas perhatian bapak -bapak semoga kami karyawan PT.wanda putri mendapatkan solusi terbaik dalam hal ini.

BertRegar

Afriyedi Dalimunthe

---------- Pesan terusan ----------
Dari: Afriyedi Dalimunthe <edimunthe@gmail.com>
Tanggal: 20 Agustus 2014 18.32
Subjek: Perlu Penjelasan dan bukti peraturan yg SAH
Kepada: efnedi_rustam@yahoo.co.id
Cc: servolus agustino <servolus67@gmail.com>, retrofitenginecompressor@yahoo.co.id, lbh.riau@gmail.com

Dear pak Efnedi YTH,

menanggapi dari hasil revisi bapak tentang gaji dan beberapa aturan yg bapak jalan kan sudah bertentangan dengan UU tenaga kerja 

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004

TENTANG

Pasal 8

(1) Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan.

(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. 

ini jelas perhitungan yg bapak buat bertentangan dengan hukum yg berlaku.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 2003 :

TENTANG KETENAGAKERJAAN    

                                    Bagian Ketiga    
                                    Kesejahteraan     

    Pasal  99    
(1)     Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial   tenaga kerja.     

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

KESEHATAN

Pasal 13

(1)

Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program

jaminan kesehatan sosial


UU No.3/1992, bahwa program Jamsostek wajib dikuti oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan. Program Jamsostek merupakan haknya tenaga kerja.

Apabila terdapat perusahaan yang belum mengikuti Program Jamsostek, maka tenaga kerja dapat melaporkannya ke:

·   Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

·   Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi ketenagakerjaan/pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat

Pasal 6 UU No. 3/1992 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993, lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni:

·   jaminan kecelakaan kerja (JKK)

·   jaminan kematian (JK)

·   jaminan hari tua (JHT)

·   jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

Hal ini perlu perhatian serius bagi management pt.wandaputri.

sekilas info:

I.              Syarat Perusahaan Penerima Pemborongan  :

·   Berbentuk badan hukum;

·   Memiliki tanda daftar perusahaan;

·   Memiliki izin usaha;

·   Memiliki wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.  ?

1.    Perjanjian Pemborongan Pekerjaan :

-          Dilakukan melalui perjanjian tertulis.

-          Sekurang-kurangnya memuat.

1.    Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

2.    Menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja buruh sesuai peraturan Perundang-undangan;

3.    Kompetensi yang dimiliki pekerja buruh.

-          Harus didaftarkan kepada instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

1.    Paling lambat 30 hari sebelum pekerjaan dilaksanakan;

2.    Instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 hari sejak berkas diterima. 

1.    PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH

Perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

1.    Kegiatan usaha yang dapat diserahkan melalui penyedia jasa pekerja/buruh :

1.    Usaha pelayanan kebersihan;

2.    Usaha penyediaan makanan bagi pekerja;

3.    Usaha tenaga pengaman;

4.    Usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan;

5.    Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/ buruh.

6.    Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh :

-        Berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

-        Memiliki tanda daftar perusahaan;  ?

-        Memiliki izin usaha;

-        Memiliki wajib lapor ketenagakerjaan;  ?

-        Memiliki izin operasional;  ?

-        Mempunyai kantor dan alamat tetap;  ?

-        Memiliki NPWP;  ?

1.    Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh :

-        Dibuat secara tertulis;

-        Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sekurang -kurangnya memuat;

-        Jenis pekerjaan yang akan dilakukan;

-        Penegasan bahwa Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh bersedia menerima  pekerja/buruh dari Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh sebelumnya;

-        Bentuk hubungan kerja antara Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dengan pekerja/buruh, apakah PKWTT atau PKWT.

1.    Pelaksanaan PKWTsekurang-kurangnya memuat :

·   Jaminan kelangsungan bekerja;  ?

·   Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh;  ?

·   Jaminan perhitungan masa kerja untuk menetapkan upah.  ? 

1.    Akibat dan Sanksi Hukum : 

1.    Pemborongan Pekerjaan

perusahaan pemberi pekerjaan telah melakukan penyerahan sebagian pelaksaan pekerja sebelum bukti pelaporan diterbitkan maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.

1.    Perusahaan penyediaan jasa pekerja

-        Perjanjian penyedia jasa tidak didaftarkan, namun Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tetap melaksanakan pekerjaannya maka Ijin Operasional Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dicabut  oleh Disnaker Propinsi;

-        Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh tidak mendaftarkan PKWT ke Disnaker kab/kota maka Ijin Operasional  Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dicabut  Oleh Disnaker Propinsi.

Hal ini juga  perlu perhatian serius bagi management pt.wandaputri.

Kesimpulan:

1.Tidak adanya kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan/buruh.

2.tidak adanya jaminan kesehatan terhadap karyawan

3.Tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja

4.Telah merugikan negara karena tidak membayarkan pajak pph 21 ke instansi pajak daerah.

5. Perhitungan gaji yg selalu kacau tidak sesuai dengan UUD yg berlaku.

6.pengupahan karyawan tidak mengacu ke SK Gubernur tentang UMSP terendah RP 2.250.000

7.tidak mendaftarkan karyawan ke disnaker setempat dalam hal ini disnaker kabupaten kota pekan baru.

8.Tidak adanya peraturan perusahaan yg tertulis yang di sampaikan ke karyawan.

9.DLL.

oleh karena itu saya mempertanyakan kepada bapak efneddi YTH apakah bapak sudah melaksanakan peraturan yg berlaku atau hanya menjalankan aturan yg tidak jelas. 

kalau ini tidak jelas saya minta kita selesaikan di Disnaker kab/kota dengan mengundang ber bagai pihak terkait seperti Chevron,FMM , Dresser Run dan Komnas HAM.

Wassalam

Afriyedi Dalimunthe

Karyawan PT.WANDA Putri

08126897795

Hasil pertemuan dg p Syukri

servolus Agustino <servolus67@gmail.com>	23 Agt (1 hari yang lalu)
ke wandaputri_pt, efnedi_rustam, a.herman90060

Selamat pagi,
Adapun hasil pembicaraan saya dg p syukri semlam dr pkl 21.00 sd pkl 00.30 bertempat di kntr cabang fmm pekanbaru sbb: 

1. Saya akan memanggil yg bersangkutan pg ini untuk berbicara empat mata dan meminta untuk mengklarifikasikannya dan kemudian meralatnya sendiri. 

2. Apabila tidak terjadi seperti point (1) maka kami menyepakati agar pihak fmm, drsi dan wp satu bahasa bahwa yg bersangkutan bukan karyawan kami tapi semacam kelompok org yg minta jatah ke perusahaan krn tidak memiliki kontrak kerja secara tertulis. 

3. Segera mengurus asuransi untuk pekerja yang sekarang sebagai salah satu syarat mutlak bagi setiap pekerja. 

4. Proyek ini akan kita selesaikan sesuai tanggungjawab masing2 pihak. 

5. Pihak fmm membantu wp dalam hal meminta klarifikasi kepada pihak drsi mengapa urusan dg wp terlunta-lunta.

6. Hal-hal lain akan dibicarakan siang ini bertempat di gs #4.
Demikian sekilas info ttg pertemuan semalam. 

Hormat. 

*001.